Lompat ke konten utamaLompat ke menuLompat ke pencarian
Logo Pengadilan Negeri Sengkange-PPIDKELAS IBPengadilan Negeri SengkangMahkamah Agung Republik Indonesia
KODE: INF.01/KIP
PORTAL HUKUM RESMI e-PPID PN SENGKANG KELAS IB

Regulasi & Kebijakan Keterbukaan Informasi

Pedoman yuridis, regulasi MA RI, dan tata kelola SOP keterbukaan informasi peradilan yang transparan dan akuntabel.

Buku Register Resmi 24 Dokumen Disahkan Revisi: 15 Januari 2026
filter_alt

Penyaringan Regulasi

24 Dokumen Tersedia
search
Buku Register Regulasi | Daftar Aktif
Status: Berlaku
01. UU UU No. 14 Tahun 2008
2008 • 1.4 MB

Keterbukaan Informasi Publik

Landasan hukum formal kewajiban setiap badan publik menyelenggarakan layanan e-PPID serta kepastian hak masyarakat memperoleh informasi resmi.

verified LNRI No. 61 Th. 2008
02. PERMA PERMA No. 1-144 Tahun 2011
2011 • 2.1 MB

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Pedoman teknis operasional penanganan meja informasi pengadilan, pencatatan buku register permohonan, dan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi.

account_balance Mahkamah Agung RI
03. SK KMA SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022
2022 • 3.8 MB
STANDAR UTAMA

Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Modernisasi sistem e-PPID, layanan difabel/rentan tanpa diskriminasi, salinan digital Rp0 (nihil biaya), dan petunjuk uji konsekuensi dokumen.

verified_user Seluruh 4 Lingkungan Peradilan
04. SK KPN SK KPN W22-U8/142/OT.01.3/I/2026
2026 • 980 KB

Penetapan Tim Pengelola PPID PN Sengkang Tahun 2026

Keputusan Ketua PN Sengkang mengenai struktur tim PPID, atasan PPID, PPID pelaksana, serta petugas front-office Meja PTSP Tahun Anggaran 2026.

verified PN Sengkang Kelas IB
05. SOP SOP/PPID/04 PN Sengkang
2025 • 1.1 MB

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi & Dokumentasi

Alur baku pemrosesan permohonan informasi, penelusuran arsip putusan, tanda terima berkas, verifikasi legalitas, dan durasi penyelesaian di PTSP.

account_tree Diagram Alur PTSP
Menampilkan 1 - 5 dari 24 dokumen
help_outline Layanan atau informasi tidak sesuai? Ajukan keberatan resmi kepada Atasan PPID.
Ajukan Keberatan arrow_forward
verified

Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

Sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 & SK KMA 2-144/2022, informasi rahasia musyawarah majelis hakim, perlindungan saksi/korban anak, serta dokumen dalam tahap penyidikan dikecualikan melalui pengujian konsekuensi berkala.

Ajukan Lacak