Keterbukaan Informasi Publik
Landasan hukum formal kewajiban setiap badan publik menyelenggarakan layanan e-PPID serta kepastian hak masyarakat memperoleh informasi resmi.
Pedoman yuridis, regulasi MA RI, dan tata kelola SOP keterbukaan informasi peradilan yang transparan dan akuntabel.
Landasan hukum formal kewajiban setiap badan publik menyelenggarakan layanan e-PPID serta kepastian hak masyarakat memperoleh informasi resmi.
Pedoman teknis operasional penanganan meja informasi pengadilan, pencatatan buku register permohonan, dan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi.
Modernisasi sistem e-PPID, layanan difabel/rentan tanpa diskriminasi, salinan digital Rp0 (nihil biaya), dan petunjuk uji konsekuensi dokumen.
Keputusan Ketua PN Sengkang mengenai struktur tim PPID, atasan PPID, PPID pelaksana, serta petugas front-office Meja PTSP Tahun Anggaran 2026.
Alur baku pemrosesan permohonan informasi, penelusuran arsip putusan, tanda terima berkas, verifikasi legalitas, dan durasi penyelesaian di PTSP.
Sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 & SK KMA 2-144/2022, informasi rahasia musyawarah majelis hakim, perlindungan saksi/korban anak, serta dokumen dalam tahap penyidikan dikecualikan melalui pengujian konsekuensi berkala.
Deskripsi detail isi dan ringkasan regulasi.